Undergoing MyBlogLog Verification

Patroli PSDKP Akan Dipersenjatai Senapan Mesin 12,7mm

BATAM - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera mempersenjatai kapal patroli di jajaran tenaga pengawasnya di daerah. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat pengawasan laut Indonesia dari ancaman pencurian ikan dan perusakan potensi kelautan sebagaimana terjadi pada insiden Tanjung Berakit, 13 Agustus 2010 lalu.

"Sudah ada persetujuan dari Menteri Pertahanan dan dan Panglima TNI. Senjatanya dipinjamkan dari angkatan laut dan pengoperasiannya di bawah supervisi angkatan laut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso. Senin (23 /8/2010).

Untuk tahap pertama, 17 senjata berkaliber 12,7 milimeter telah dipasang di atas kapal patroli PSDKP. Satu kapal, satu senjata. Kapal yang dipasang adalah yang panjangnya di atas 28 meter. Namun untuk pengoperasiannya, PSDKP masih harus menunggu proses pelatihan operatornya yang diambil dari petugas pengawas PSDKP. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan seleksi yang dilanjutkan pelatihan operator.

Standard operation prosedure (SOP) penggunaan senjata oleh kapal patroli PSDKP telah disusun oleh TNI AL. Hal itu, termasuk dengan peminjaman senjata sampai dengan supervisi, menurut Aji, sudah di sepakati dalam nota kesepahaman antara TNI Angkatan Laut dan KKP.

Rencana mempersenjatai pengawas di jajaran PSDKP, menurut Aji, sudah direncanakan jauh hari. Insiden di Tanjung Berakit adalah bukti pentingnya perlengkapan senjata dalam patroli PSDKP.

Dalam insiden di Tanjung Berakit, Jumat (13/8), enam petugas PSDKP dari Batam dan Tanjung Balai Karimun menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Mereka semuanya tidak dipersenjatai.

Saat Polis Diraja Malaysia mengejar dan mendekat, petugas PSDKP terpojok. Meski berani menolak membebaskan tujuh nelayan, mereka tetap saja di bawah tekanan Malaysia yang bersenjata. Akhirnya, seluruh barang bukti, kecuali tujuh nelayan Malayisa, berhasil dibawa kabur Polis Diraja Malaysia. Bahkan tiga pengawai Satker PSDKP Batam ikut dibawa dan ditahan di Johor Bahru, Malaysia.

Kepala Satker PSDKP Batam Yulisbar, menyatakan, sudah saatnya patroli pengawasan dipersenjatai. Keamanan diri pengawas selalu berisiko setiap terjadi p enangkapan kapal asing pencuri ikan.

Sumber : KOMPAS

Presiden Perintahkan Pembahasan Batas Maritim dengan Malaysia

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

"Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

Sumber : ANTARA

Peringatan HUT RI ke-65 di Berbagai Daerah

JAYAPURA - Bendera Merah Putih ukuran raksasa dibentangkan di perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua, Selasa (17/8). Sejumlah prajurit TNI dan Brimob Polda Papua yang berpatroli juga ikut menjaga keamanan wilayah antara kedua negara dibatasi dengan pagar besi setinggi 2 meter dengan petugas keamanan berjaga-jaga di wilayahnya masing-masing.Bendera tersebut berukuran panjang 165 meter dan lebar 47 meter dibentangkan oleh warga bersama TNI dan Polri dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 65. FOTO ANTARA /Anang Budiono/ss/NZ/10




Upacara di Kepulauan Terluar

AMBON - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu (kiri) bersama anggota Marinir menancapkan bendera merah putih di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Gubernur bersama pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda melakukan upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-65 sekaligus menandatangani prasasti di Pulau Kisar yang merupakan satu dari delapan pulau terluar di Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail, Banda 2010. FOTO ANTARA/Vanno Lilinger/ss/nz/10

Tahun 2011, Dephan Dapat Anggaran 5,2 Milyar US Dolar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (podium) menyampaikan pidato kenegaraan di sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang Nusantara gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8)

JAKARTA - Kementerian Pertahanan masuk tiga besar lembaga negara tertinggi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.45,2 triliun (sekitar 5,2 milyar US dolar), dari dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (16/8)

"Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF)," kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

"Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar," ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

"Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun," kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

"Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya)," kata Theo L Sambuaga.

Sumber : DEPHAN