Undergoing MyBlogLog Verification

Patroli PSDKP Akan Dipersenjatai Senapan Mesin 12,7mm

BATAM - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera mempersenjatai kapal patroli di jajaran tenaga pengawasnya di daerah. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat pengawasan laut Indonesia dari ancaman pencurian ikan dan perusakan potensi kelautan sebagaimana terjadi pada insiden Tanjung Berakit, 13 Agustus 2010 lalu.

"Sudah ada persetujuan dari Menteri Pertahanan dan dan Panglima TNI. Senjatanya dipinjamkan dari angkatan laut dan pengoperasiannya di bawah supervisi angkatan laut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso. Senin (23 /8/2010).

Untuk tahap pertama, 17 senjata berkaliber 12,7 milimeter telah dipasang di atas kapal patroli PSDKP. Satu kapal, satu senjata. Kapal yang dipasang adalah yang panjangnya di atas 28 meter. Namun untuk pengoperasiannya, PSDKP masih harus menunggu proses pelatihan operatornya yang diambil dari petugas pengawas PSDKP. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan seleksi yang dilanjutkan pelatihan operator.

Standard operation prosedure (SOP) penggunaan senjata oleh kapal patroli PSDKP telah disusun oleh TNI AL. Hal itu, termasuk dengan peminjaman senjata sampai dengan supervisi, menurut Aji, sudah di sepakati dalam nota kesepahaman antara TNI Angkatan Laut dan KKP.

Rencana mempersenjatai pengawas di jajaran PSDKP, menurut Aji, sudah direncanakan jauh hari. Insiden di Tanjung Berakit adalah bukti pentingnya perlengkapan senjata dalam patroli PSDKP.

Dalam insiden di Tanjung Berakit, Jumat (13/8), enam petugas PSDKP dari Batam dan Tanjung Balai Karimun menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Mereka semuanya tidak dipersenjatai.

Saat Polis Diraja Malaysia mengejar dan mendekat, petugas PSDKP terpojok. Meski berani menolak membebaskan tujuh nelayan, mereka tetap saja di bawah tekanan Malaysia yang bersenjata. Akhirnya, seluruh barang bukti, kecuali tujuh nelayan Malayisa, berhasil dibawa kabur Polis Diraja Malaysia. Bahkan tiga pengawai Satker PSDKP Batam ikut dibawa dan ditahan di Johor Bahru, Malaysia.

Kepala Satker PSDKP Batam Yulisbar, menyatakan, sudah saatnya patroli pengawasan dipersenjatai. Keamanan diri pengawas selalu berisiko setiap terjadi p enangkapan kapal asing pencuri ikan.

Sumber : KOMPAS

Presiden Perintahkan Pembahasan Batas Maritim dengan Malaysia

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

"Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

Sumber : ANTARA

Peringatan HUT RI ke-65 di Berbagai Daerah

JAYAPURA - Bendera Merah Putih ukuran raksasa dibentangkan di perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua, Selasa (17/8). Sejumlah prajurit TNI dan Brimob Polda Papua yang berpatroli juga ikut menjaga keamanan wilayah antara kedua negara dibatasi dengan pagar besi setinggi 2 meter dengan petugas keamanan berjaga-jaga di wilayahnya masing-masing.Bendera tersebut berukuran panjang 165 meter dan lebar 47 meter dibentangkan oleh warga bersama TNI dan Polri dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 65. FOTO ANTARA /Anang Budiono/ss/NZ/10




Upacara di Kepulauan Terluar

AMBON - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu (kiri) bersama anggota Marinir menancapkan bendera merah putih di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Gubernur bersama pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda melakukan upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-65 sekaligus menandatangani prasasti di Pulau Kisar yang merupakan satu dari delapan pulau terluar di Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail, Banda 2010. FOTO ANTARA/Vanno Lilinger/ss/nz/10

Tahun 2011, Dephan Dapat Anggaran 5,2 Milyar US Dolar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (podium) menyampaikan pidato kenegaraan di sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang Nusantara gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8)

JAKARTA - Kementerian Pertahanan masuk tiga besar lembaga negara tertinggi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.45,2 triliun (sekitar 5,2 milyar US dolar), dari dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (16/8)

"Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF)," kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

"Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar," ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

"Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun," kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

"Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya)," kata Theo L Sambuaga.

Sumber : DEPHAN

Menhan Launching Pembangunan Kapal Perang Tempur PKR Pertama di Indonesia

JAKARTA – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur pertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.

Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.

Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.

Menurut Menhan, launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia ke II yaitu membangun industri pertahanan dalam negari. Makna dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.

“Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.

Menhan mengatakan, pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.


Kunjungan Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin ke PT.PAL

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Menhan menambahkan, kapal perang PKR ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian. Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang dalam suatu naval mission di Lebanon.

Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal - kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.

Selain itu, dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan. Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.

Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki, namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun - tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR. Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.

Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan, desain kapal PKR ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).

Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan tugas-tugas SAR.

Sekjen Kemhan menambahkan, sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.

Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.

Proses Pembangunan Kapal Perang PKR

Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.


PT PAL Surabaya

Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut, pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.

Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.

Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT.PAL.

Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.

Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Spesikasi Kapal Perang PKR



Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR tersebut dilengkapi dengan Rudal SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.

Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut antara lain memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ± 8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ± 4 x 9.240 hp.

Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas helipad di deck kapal.

Sumber : DMC

Tiga Sukhoi TNI AU Tiba September 2010

Sukhoi Su-27SKM TNI AU

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat mengungkapkan, tiga unit pesawat jet tempur Sukhoi yang dipesan dari Rusia, akan tiba di Tanah Air awal September 2010.

"Jadwal tersebut lebih cepat dari semula 11 September 2010. Namun, datangnya bertahap tidak sekaligus," katanya, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/8).

Marsekal Imam Sufaat mengatakan, dari tiga unit pesawat Sukhoi SU-27SKM itu dua diantaranya tiba pada awal September, dan satu unit lagi tiba pada minggu ketiga di bulan yang sama. "Pesawat akan dikirim langsung ke Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin (Makassar, red) untuk dirakit dan uji terbang," ungkap Imam.

Dengan begitu, lanjut dia, tujuh pesawat Sukhoi yang baru diharapkan siap untuk tampil pada peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober mendatang dalam formasi terbang lintas.

Sejak 2003, Indonesia telah memiliki empat pesawat tempur Sukhoi yang diadakan dari Rusia, yaitu jenis SU-30MK dan SU-27SK, masing-masing dua unit. Indonesia kemudian membeli enam pesawat Sukhoi lagi pada 2007 senilai sekitar US$300 juta atau senilai Rp2,85 triliun.

Enam pesawat Sukhoi yang dibeli itu terdiri atas tiga Sukhoi SU-30MK2 dan tiga jenis SU-27SKM. Tiga jenis Sukhoi SU-30MK2 telah tiba pada Desember 2008 dan Januari 2009.
"Tiga lagi, ya kita harapkan tiba sesuai jadwal yakni September 2010," demikian KSAU.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM